Banjir Dan Kemacetan Melanda Ibukota

Kampanye Cagub Seragam, Isu Primordial Jadi Penentu

b

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Seragamnya janji-janji perbaikan tingkat kehidupan dalam kampanye yang diangkat oleh para calon gubernur membuat isu primordialisme dan etnosentris menjadi amunisi strategis di Pemilukada DKI Jakarta.

Peneliti senior Indonesian Institute, Hanta Yudha Ali mengemukakan setiap kandidat memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, isu-isu yang mereka usung nyaris seragam. Mulai dari janji bakal mengurai kemacetan, mengatasi banjir, membuka lapangan kerja, perbaikan pelayanan kesehatan, hingga pendidikan murah.

"Karenanya isu primordialisme masih digunakan tim sukses dan konsultan politik di Pemilukada Jakarta. Apapun isunya, yang dilihat pemicunya. Jangan lupa Jakarta daerah khusus dengan birokrasi yang kuat,” ujarnya.

Analisis di atas disampaikan Hanta Yudha dalam diskusi The Indonesian Forum Seri 16 dengan temaIsu Primordialisme pada Pilkada DKI: Relevankah? di Gedung Indonesian Institute, Jalan KH Wahid Hasyim 194, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2012).

Hanta Yudha menegaskan sentimen primordialisme, yaitu Betawi akan menjadi pertimbangan utama para pemilih. Dari enam pasangan bakal calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) tercatat beberapa yang berdarah Betawi. Sementara lainnya merupakan putra daerah yang mengadu nasib di ibu kota.

(ful)

Cagub DKI-1 “Impor,” Isu Pluralisme dan Primordialisme Muncul?

DKI Jakarta atau disebut juga Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini mempunyai daya tarik tersendiri, sebagai pusat pemerintahan serta pusat bisnis dan juga tingkat urbanisai paling tertinggi. Sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta juga sangat unik beragam suku bangsa, etnis, agama pun ikut berkumpul dalam satu wilayah. Tidak lama lagi, sekitar 3 bulan kedepan daerah Ibu Kota akan melakukan pemilihan Cagub dan Wagub periode 2012-2017, “pesta” 5 tahun sekali ini menjadi sangat seru dikarenakan banyak sekali Cagub dan Wagub “Impor” yang mencalonkan diri sebagai pilihan Jakarta yang pantas. Selain itu juga, baru pertama kali ada calon Independen yang juga mencalonkan untuk pemilihan Cagub dan Wagub. Sebanyak 6 calon Cagub dan Wagub secara resmi telah mendaftar untuk mengikuti ajang “pesta” 5 tahun sekali ini, 2 diantara calon tersebut berasal dari Independen dan sisanya berasal dari Parpol.

Cagub-Wagub diluar daerah DKI Jakarta berdatangan untuk mengikuti “pesta” 5 tahunan ini, salah satunya adalah; Jokowi-Ahok. Joko Widodo yang berasal dari Kota Solo dan juga masih bertugas sebagai Walikota Solo, serta pendampingnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Bupati Bangka Belitung Timur dan juga mantan anggota DPR Komisi II ini ikut meraimakan “pesta” 5 tahunan ini. Uniknya dari kedua calon tersebut mereka berasal dari luar daerah DKI Jakarta atau bisa disebut juga mereka “Impor” untuk Cagub dan Wagub ini.

Sedikit kalangan/kelompok tertentu memunculkan isu-isu “Pruralisme dan Primordialisme” bahwa Gubernur DKI Jakarta harus orang asli Jakarta (Betawi) dan beragama Islam. Padalah menurut UUD, untuk  ikut berpartisipasi semua elemen masyarakat bebas tanpa harus membedakan unsur etnis serta agama. Permasalahan muncul ketika Cagub dan Wagub “Impor” ikut serta dalam pilkada, pertentangan dari kelompok membuat situasi menjelang pilkada semakin ramai. Apalagi serunya, pasangan Jokowi Widodo yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan kaum minoritas Tionghoa dan juga beragama nasrani. Isu-isu “Pruralisme dan Primordialisme” pun muncul seketika, apalagi banyak sekali di Jakarta yang membuat suatu kelompok-kelompok etnis maupun agama yang secara tidak sadar, hal ini dapat membuat perpecah belahan suku-bangsa Indonesia. Apakah isu-isu ini dibuat untuk kepentingan kalangan elit-elit ?? Entalah…. atau jangan-jangan “Putra Daerah” takut tersaingi ? Mungkin saja, munculnya Cagub-cagub “impor” dikarenakan Gubernur “lokal” gagal menghadapi masalah DKI Jakarta. Lihat saja 3 bulan kedepan, apakah yang “lokal” bisa bertahan ?

Perspektif Lain Menuju DKI-1

CAGUB DARIPADA

Ketua Dewan Pembina PDIP, Taufik Kiemas sadar benar bahwa yang tahu persoalan DKI saat ini adalah Foke. Karenanya, dengan gamblang dan tanpa tedeng aling-aling langsung Ia perintahkan agar PDIP merapat ke Foke. Adapun siapa yang bakal menemani Foke, kalau sekadar calon Wagub PDIP punya calon bejibun. Sebut saja misalnya nama Adang Ruchiatna, Boy Sadikin, Jokowi sendiri dan lain-lain.

Namun karena kendaraan Foke adalah Demokrat, sedang Bu mEga selaku ketua Umum PDIP masih menyimpan bara kesumat terhada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat maka perkawinan Foke & kader PDIP menjadi laksana minyak dan air. Sulit diwujudkan. Padahal versi Demokrat, pasangan Foke & Adang tinggal ketuk palu saja. Kasihan…..

Dengan demikian kemunculan Jokowi & Ahok tidak lebih dari sekadar daripada, daripada. Terlepas dari alasan dan narasi yang mengiringi yang pasti calon ini menurut saya lebih tepat disebut calon daripada.

CALON UJI COBA

Popularitas Alex Noerdin dibanding Tantowi Yahya sebenarnya berdasar berbagai survey Tantowi lebih unggul. Selain keartisannya, tekad Tantowi berhasrat jadi DKI-1 sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Konsekwensinya, Tantowi telah menyiapkan infrastruktur dengan tertata lapi diseluruh lapisan ibu kota. Tak heran bila nama & gambar Tantowi telah berkibar diseantero jakarta. Terlebih tempat tinggal Tantowi yang ada disekitar Jakarta, semakin mudah akses dirinya dalam membangun jejaring silaturahim dengan warga Jakarta.

Diinternal DPD Golkar sendiri, melalui forum Musda (Musyawarah Daerah) telah bulat bermaksud mengusung ketua DPD-nya yaitu Prya Ramadhani yang kebetulan besan Ketua Umum Golkar.

Namun, Abu Rizal Bakrie punya itung-itungan tersendiri terkait dengan kepentingan Golkar jangka panjang. Dalam hal ini terkait pencalonan dirinya sebagai Capres 2014.

Dalam benak Abu Rizal, atmosfer Pemilukada DKI bisa dijadikan barometer. Seandainya Golkar berhasil menaklukkan ibukota maka dipastikan 2014 tiket menuju RI-1 bagi Ical —sebutan akrab Abu Rizal Bakrie—akan semakin mulus.

Untuk itu dipilihlah kader kawakan dari tanah Sumatera sebagai uji coba.

Dengan demikian kemunculan Alex Noerdin dalam bursa cagub bisa kita sebut sebagai calon uji coba.

CALON ARANG

Sosoknya dipastikan mayoroitas warga Jakarta mengenalnya. Karena salah satu hobby dari sang calon berikut ini adalah laksana foto model. Karena itu gambarnya bertebaran dimana-mana. Bukan Cuma di jalan-jalan protokol, di pekuburan sekalipun fotonya kerap dipajang. Dia adalah incumbent, Fauzi Bowo. Lebih sering dipanggil Foke, lengkapnya bang Foke (bukan Bokek apalagi bokep…. upf..!!).

Sepanjang lima tahun (2007-2012) masa baktinya dipastikan tidak ada prestasi yang membanggakan. Semuanya jalan ditempat. Tidak mengherankan apabila partai-partai yag dulu ikut menyokongnya sekarang pada mundur dengan teratur. Bahkan dengantegas, partai-partai tersebut menyatakan kekecewaannya dengan mendalam. Sebagai konsekwensinya, partai-partai tersebut kini memiliki calonnya sendiri-sendiri.

Satu-satunya kelebihan Foke adalah penguasaaanya terhadap birokrasi sangat kuat. Maklum, yang bersangkutan adalah dedengkotnya orang pemda DKI. Ia meniti karir dari bawah, hingga menjadi Gubernur saat ini. Tetapi potensi yang dimilikinya tersebut, sama sekali tidak menjadi nilai positif dalam kinerjanya. Sebagai bukti nyatanya, Jakarta semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Kemacetan yang merajalela juga tingkat kejahatan dan premanisme yang semakin membabi buta. Singkat kisah, inilah Cagub yang mungkin bisa kita sebut calon arang. Karena eksistensinya hampir dipastikan bakal jadi arang ha ha ha….

CAGUB TERPAKSA

Pada mulanya Fauzi Bowo kepincut dengan calon dari PKS. PKS-pun menggadang-gadang, walau diposisikan sekedar jadi ban serep (Cuma wakil). PKS pikir, dengan mengawinkan kadernya dengan Fauzi bowo maka pundi-pundi modal kampanye dipastikan relatif aman. Disamping harus diakui, jejaring birokrasi memang sangat melekat berpihak pada sosok yang sering disapa Foke ini.

Hanya saja, Partai tempat Foke bernaung (baca: Partai Demokrat) para elitnya tampaknya kapok berkoalisi dengan PKS, makanya keinginan Foke disandingkan dengan kader PKS tidak digubris. Pilihannya, kalau Foke masih berminat dicalonkan lewat gerbong Demokrat, syaratnya musti nurut dengan Partai. Dicarilah jodohnya. Dapatlah Adang Ruchiatna (PDIP). Namun Ketum PDIP tidak merestui, pecahlah kongsi tersebut. Dan terpaksa, Ketua DPD Demokrat diminta mendampingi Foke daripada Foke didampingi kader PKS.

PKS sendiri tidak kehilangan akal. Ditinggal Foke (karena tekanan elite Demokrat),langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Hidayat Nurwahid yang sedianya peruntukannya buat level Nasional, terpaksa diturunkan ke level provinsi untuk menghadapi paracagub yang sudah bergentayangan duluan.

Dari semua cagub-cagub yang ada maka secara sederhana Cagub yang TERPAKSA diturunkan sajalah yang memiliki kualitas diatas rata-rata dibanding cagub lainnya.Terlebih Cagub terpaksa ini didampingi oleh seorang profesional ekonom yang akademisi dan bergelar professor pula, makin mantap aja bro….

Selamat menimbang-nimbang untuk menentukan pilihan, un tuk jakarta yang lebih baik. Saran saya pilih yang memiliki NURANI.

Hubungan masyarakat

Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi^[1].

Menurut IPRA (International Public Relations Association) Humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (public) untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini public di antara mereka.^[2]

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi ^[3].

Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya.

Contoh dari kegiatan-kegiatan Humas adalah: melobi, berbicara di depan publik, menyelenggarakan acara, dan membuat pernyataan tertulis.

Pengetahuan dan pengertian

Humas memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidak-pedulian akan suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian.

Penerimaan

Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau mengapa hal tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci untuk menjelaskan sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya sehingga ketidak-pedulian, dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer disekelilingnya dapat diputar menjadi pengertian dan penerimaan.

Kegiatan humas

Tujuh puluh persen dari kegiatan seorang humas berhubungan dengan tulis menulis selain tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah:

1. Merancang pesan tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman/ keterkaitan pesan. Contoh: Bank Niaga saat menggelar tema "Cinta".
2. Melakukan segmentasi media, dimana seorang humas harus mampu memformulasikan keseimbangan saling dukung antara media cetak dan elektronik.
3. Komunikasi interaktif. Contohnya beberapa organisasi dalam merancang logonya melakukan pelibatan konsumen dimana dilakukan kompetisi merancang logo, contoh lain adalah rubrik konsultasi atau jasa layanan konsumen melalui telpon.
4. Menjaga reputasi perusahaan dan citra produk melalui pemanfaatan kekuatan pesan dan atau kombinasinya. Contoh: kegiatan sponsor: Dari Mayora.
5. Iklan multiguna (memanfaatkan momentum psikologis). Contoh: bukan basa-basi.
6. Penjualan simpatik. Contoh: Aqua menyisihkan hasil penjualan untuk pipa mengalirkan air di kawasan timur Indonesia.
7. Melakukan iklan layanan masyarakat.
8. Pemasaran dari mulut kemulut. Contoh: Taksi Bluebird dalam memasarkan reputasi yang baik jarang menggunakan iklan media massa.
9. Ajang pemasaran khusus dimana aktivitas dirancang untuk melibatkan khalayak. Contoh: Ajang Jakarta Fair
10. Memanfaatkan komunikasi yang akrab untuk pelanggan. Contoh: Layanan purna jual, dsb.

hasil Survei pilkada DKI 2012

Berita Lampung -  Akseptabilitas Tantowi di Atas Foke : Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menempati peringkat tertinggi untuk parameter akseptabilitas atau tingkat kesukaan masyarakat berdasarkan survei terhadap sejumlah calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2012. 

Dalam survei jelang Pilkada DKI Jakarta yang dipublikasikan Media Survei Nasional (Median) dan The Future Institue (TFI) di Jakarta, Senin (24/10/2011), tingkat akseptabilitas Tantowi di mata para responden survei sebesar 79,8 persen, mengalahkan akseptabilitas Fauzi Bowo (Foke) yang merupakan petahana (incumbent) Gubernur DKI Jakarta yang hanya sebesar 54,7 persen.

"Tingkat akseptabilitas ini merupakan persentase dari angka popularitas yang diperoleh tiap kandidat. Artinya akseptabilitas Tantowi berada di level tertinggi karena populer di 91,5 persen," ujar Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median.

Untuk tingkat popularitas, menurut Rico, survei yang dilakukan pada pekan keempat September hingga pekan pertama Oktober 2011 terhadap 845 responden dengan metode multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen (margin of error 3,5 persen) itu menempatkan Fauzi Bowo pada posisi tertinggi dengan 97,5 persen, kemudian Tantowi Yahya dengan 91,5 persen.

Tingkat popularitas kandidat gubernur DKI Jakarta lainnya jauh di bawah kedua tokoh politik tersebut, yaitu Priyanto (66,5 persen), Tri Wisaksana (37,4 persen), Faisal Basri (36,8 persen), Nachrowi Ramli (24,8 persen), Priya Ramadhani (24,5 persen), Aziz Syamsuddin (19,6 persen), Hendardi Supandji (13 persen), Joko Widodo (9,2 persen), Nono Sampono (4,6 persen), dan Nugroho Djajoesman (2,9 persen).

"Dari nama-nama yang berkembang di publik saat ini, sampai dengan pengambilan data dilakukan, dapat dilihat bahwa di luar Wagub Priyanto, ada lima kompetitor potensial bagi incumbent, yakni Tantowi Yahya, Triwisaksana, Faisal Basri, Nachrowi Ramli, dan Priya Ramadhani," ujar Rico.

Namun dari sisi popularitas, masih kata Rico, lawan terberat Fauzi Bowo adalah Tantowi Yahya, walaupun tidak menutup kemungkinan peta pertarungan dapat berubah signifikan dalam beberapa bulan mendatang apabila tiap kandidat bekerja keras.

Selain mengukur tingkat popularitas para calon gubernur DKI Jakarta, survei yang dilakukan dengan cara wawancara tatap muka itu juga mengukur dua persoalan lain, yakni problem yang dianggap prioritas oleh penduduk DKI Jakarta dan mekanisme pemilihan gubernur sesuai kehendak penduduk Jakarta.

Untuk problem yang dianggap prioritas masyarakat Jakarta, survei menempatkan masalah kemacetan (31,32 persen), banjir (20,08 persen), kemiskinan (12,79 persen), dan ketersediaan lapangan kerja (9,73 persen) sebagai empat persoalan utama yang harus diselesaikan gubernur Jakarta mendatang.

"Ini berarti setiap kandidat yang ingin maju harus menawarkan solusi cerdas terhadap masalah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pemilihan gubernur yang sesuai keinginan masyarakat Jakarta, sebanyak 85,1 persen responden menyatakan gubernur dipilih oleh rakyat. Responden yang menyatakan gubernur dipilih oleh DPRD dan presiden, masing-masing hanya 8,86 persen dan 5,35 persen.

"Salah satu tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui apa keinginan masyarakat DKI Jakarta terkait mekanisme pemilihan gubernur karena mereka tentunya adalah stake holder utama," ucap Rico Marbun. sumber kompas

Sumber Berita Lampung: hasil Survei pilkada DKI 2012 Akseptabilitas Tantowi di Atas Foke |Terkini 

Manusia Tertinggi di dunia

Suparwono adalah manusia tertinggi di dunia yang berada di daerah lampung , beliau adalah sosok manusia tertinggi yang ada di indonesia =D

Pramono: Orang Dekat SBY Cari Muka

JAKARTA - Beredarnya buku-buku mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Tegal merupakan upaya orang-orang di sekitar Presiden untuk cari muka. Sayangnya, tindakan itu justru merugikan Presiden karena menjadi sasaran kritik sejumlah pihak.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengingatkan agar buku-buku tersebut ditarik dan para pembantu Presiden berhenti cari muka dan berupaya mengkultuskan Presien.

Seharusnya ini segera dicabut, menurut saya orang yang cari muka kepada Pak SBY sudahlah, enggak perlu lagi mencari muka kepada Pak SBY, ini menjadi beban baru bagi Pak SBY yang tidak baik sebetulnya kepada Presiden," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Pram mengatakan, dunia pendidikan seharusnya tidak dicemari dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan dan juga tidak ada kaitannya dengan memajukan pendidikan.

"Seharusnya disudahilah dan saya yakin persoalan yang menyangkut buku-buku Pak SBY saya juga tahu, beliau juga tidak membacanya. Apalagi ini kemudian disebarkan orang akan melihat sederhana saja dalam rangka mengkultuskan, memitoskan," ujarnya.

"Saya melihat munculnya buku itu bukan memperbaiki citra Pak SBY bahkan malah men-downgrade, meruntuhkan, mengurangi karena sebagai Presiden tidak perlu hal-hal yang seperti itu," katanya lagi.
(ded)


http://kampus.okezone.com/read/2011/02/01/65/420171/pramono-orang-dekat-sby-cari-muka

Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Empat Distorsi

Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi.
1. Distorsi bahasa sebagai "topeng"; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966), "bahasa topeng".
2. Distorsi bahasa sebagai "proyek lupa"; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.
3. Distorsi bahasa sebagai "representasi"; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh, gambaran buruk kaum Muslimin dan orang-orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Proses Komunikasi Politik

Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:
1. Komunikator/Sender – Pengirim pesan
2. Encoding – Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan
3. Message – Pesan
4. Media – Saluran
5. Decoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
6. Komunikan/Receiver – Penerima pesan
7. Feed Back – Umpan balik, respon.

Saluran Komunikasi Politik

1. Komunikasi Massa – komunikasi ‘satu-kepada-banyak’, komunikasi melalui media massa.
2. Komunikasi Tatap Muka –dalam rapat umum, konferensi pers, etc.— dan Komunikasi Berperantara –ada perantara antara komunikator dan khalayak seperti TV.
3. Komunikasi Interpersonal – komunikasi ‘satu-kepada-satu’ –e.g. door to door visit, temui publik, etc. atau Komunikasi Berperantara –e.g. pasang sambungan langsung ’hotline’ buat publik.
4. Komunikasi Organisasi – gabungan komunikasi ‘satu-kepada-satu’ dan ‘satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka e.g. diskusi tatap muka dengan bawahan/staf, etc. dan Komunikasi Berperantara e.g. pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya, etc.

Referensi

• Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982.
• Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960.
• Gabriel Almond and G Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976.
• Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993.
• Jack Plano dkk., Kamus Analisis Politik, Rajawali Jakarta 1989.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik

PKS: Pembantu SBY cari muka

JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtara (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengaku baru mendengar kesepatakan partai-partai pendukung yang mendepaknya dari Sekretariat Gabung (Setgab) partai koalisi.

Aboe menegaskan tak risau dengan keputusan itu. Sebab PKS bukan bermitra dengan Setgab melainkan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY bukan dengan setgab. Bukan kami pula yang meminta namun PKS dilamar oleh SBY. Setgab kan muncul belakangan hari setelah ada persoalan di internal koalisi," ungkap Aboe Bakar Alhabsy melalui BlackBerry Messenger kepada wartawan di DPR, hari ini.

Dia mengumpamakan, seorang gadis yang dilamar oleh seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. "Namun beberapa waktu kemudian pembantu mantu Anda ini ngomong mau menjatuhkan kepada anak Anda, apakah Anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," lanjutnya.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, peryataan yang dikeluarkan oleh Syarifudin Hasan selaku anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab, ada dua kemungkinan.

"Pertama mungkin pembantu itu sedang cari muka atau cari perhatian, kedua mungkin juga mantu anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab. Masak pas ngelamar berani ngomong langsung giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini kan enggak tepat," jelasnya.

Sebagai Ketua Kapoksi Bidang Hukum di Fraksi PKS, dirinya tidak ingin berspekulasi dan meminta SBY yang dianalogikannya sebagai mantu untuk mengeluarkan pernyataan sendiri terkait dikeluarkannya PKS dari koalisi.

"Ya, ketimbang berspekulasi bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu anda sendiri yang ngomong," tandasnya.


http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240930:pks-pembantu-sby-cari-muka&catid=17:politik&Itemid=30

Kenaikan Harga Pasca Penundaan Harga BBM, Pemerintah Egois?

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Alasannya, Presiden Yudhoyono dan pemerintahannya lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi partai politik dan kabinet ketimbangan kegelisahaan rakyat selama ini akibat kenaikan harga bahan pokok yang terus terjadi setelah kenaikan harga BBM tertunda.

"Alih-alih peduli, pemerintah malah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri setelah Sidang Paripurna DPR, akhir Maret lalu. Setelah menekan Partai Keadilan Sosial (PKS), yang dianggap mbalelo, untuk mundur dari koalisi dan kabinet, Kantor Kepresidenan kini sudah mengembuskan lagi isu reshuffle kabinet.  Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik meskpun BBM urung naik 1 April lalu," tandas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soestyo, Senin (9/4/2012) siang ini.

Menurut Bambang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sekarang ini, siapa yang akan mengelola kepentingan dan menangani masalah yang dihadapi rakyat hingga September mendatang.

"Kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sama sekali tidak mendapat perhatian setelah BBM urung dinaikkan dua pekan lalu karena PKS tidak mendukung usulan pemerintah," tambahnya.

Bambang mengatakan, pasca Sidang Paripurna DPR yang menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, tampak sangat jelas kalau Presiden memberi keleluasaan untuk terus menekan PKS mundur dari koalisi Parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

"Pertemuan pimpinan Parpol anggota koalisi yang digelar SBY bahkan tidak dihadiri PKS. SBY sibuk mengonsolidasi koalisi, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan. Para ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat dorongan dari isu kenaikan harga BBM bersubsidi," paparnya.

Seharusnya,  lanjut Bambang, pemerintah menunjukan tanggung jawabnya sebagai regulator. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sekarang ini, tidak ada anggota kabinet yang menunjukan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," harap Bambang lagi. 

Copy by :http://nasional.kompas.com/read/2012/04/09/13401184/Kenaikan.Harga.Pasca.Penundaan.Harga.BBM.Pemerintah.Egois

SBY Menantang PKS

Ada yang unik kalau melihat realitas politik saat ini. SBY tampaknya mulai berani “memecah telur”. Jika semula, SBY dan kawan-kawan merasa “tersandera” oleh mitra koalisi yang “bandel” yaitu PKS. Kini SBY mulai berani unjuk gigi. “Nih, aque…gitu loh. Siapa berani membantah? Minggir…”

PKS dikenal sebagai partai yang “demen mengancam”. Kalau ada kebuntuan transaksi politik, mereka sering keluar jurus “mengancam”.

Politik Saus Tomat: "Warna Menakutkan. Rasanya Ramah".

Masalahnya rata-rata bukan soal membela rakyat, atau demi Nusa dan Bangsa. Tetapi umumnya seputar bagi-bagi kekuasaan, posisi menteri, jabatan publik, dll. Seperti saat kasus Bank Century. Disana sosok Andi Rahmat menjadi salah satu “pahlawan”. Tetapi setelah kasus itu diputuskan di sidang paripurna DPR, tidak tampak ada penuntutan serius ke ranah hukum. Malah partai-partai politik sepakat membangun “Setgap” (semacam setting-an untuk menjembatani gapantara partai SBY dengan partai-partai lain).

Kalau mereka benar-benar pro rakyat, pasti akan mengejar kasus Bank Century itu sampai ada hasil keputusan hukum tetap. Namun kita tahu semualah… Semua sudah tampak. Sering terjadi, kasus-kasus publik sengaja di-mainkan, demi memenangkan transaksi-transaksi politik. Begitulah…

Setiap ada momen pembentukan kabinet atau reshuffle, PKS kerap membuat manuver bernada “mengancam”. Misalnya, “Awas, kalau tak mendapat kursi, kami akan hengkang dari koalisi!” Atau semisal, “Awas kalau kursi kami dikurangi, kami akan mundur total dari kabinet.” Bahkan yang paling serem, “Awas, kalau SBY macam-macam, kami akan gerakkan kelompok Islam fundamentalis untuk menjatuhkan SBY.”

Tahun 2009, beberapa saat sebelum SBY mengumumkan calon Wapres Boediono di Sabuga, PKS mengancam akan mundur dari poros pendukung SBY. Mereka merasa dijanjikan, Hidayat Wahid akan ditasbihkan sebagai Cawapres SBY. Ternyata, SBY lebih memilih Boediono. Ancaman itu cukup menakutkan SBY, sehingga dia secara khusus perlu “silaturahmi” dengan Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin. (Entahlah, apa yang dilakukan SBY terhadap Hilmi ketika itu. Apakah diberi kopi luwak hangat, disuguhi pop corn, atau dipijiti secara lembut? Yang jelas, hati PKS luluh).

Biasanya, untuk tujuan “menebar ancaman” ini, Fahri Hamzah atau Anis Matta yang disuruh tampil. Mereka berdua seperti bertugas sebagai “striker”. Seperti pada reshuffle bergaya flamboyan 19 Oktober itu. Di hari-hari menjelang reshuffle itu, Fahri Hamzah membuat geger publik dengan ide “mau membubarkan KPK”. Ini kan seolah sebuah isyarat: “Lihat nih! Kami masih punya kekuatan. KPK saja bisa kami bubarkan, kalau diperlukan.” Entah SBY bisa menangkap bahasa isyarat Fahri Hamzah atau tidak.

Dalam soal “tekan-menekan” ini, PKS termasuk istimewa. PKB sebenarnya juga punya “bakat” begitu. Tetapi caranya lebih halus, sesuai tatakarama khas kaum “aristokrat Jombang“. Di depan mata tampak garang, tapi ujung-ujungnya bisa diselesaikan lewat “salaman silaturahmi”.

Nah, setelah pengumuman formasi reshuffle Kabinet KIB Jilib II, 19 Oktober 2011, ternyata PKS kehilangan salah satu kursi menterinya. Tentu saja, elit-elit PKS “marah” atau kecewa. Bahkan, Hidayat Nur Wahid yang jarang terdengar suaranya, tiba-tiba ikut komentar. SBY dianggap telah “melanggar kontrak politik” dengan PKS. Dengan kata lain, SBY mengabaikan kontrak politik “spesial pakai telur” seperti yang disebut oleh Anis Matta.

Pengumuman formasi kabinet itu bagi yang mengamati politik SBY dari awal, sebenarnya sangat membosankan. Bosan sekali. Hal-hal seperti itu tak banyak berubah dari waktu ke waktu. Oke kita lupakan itu. Mari melihat realitas political crash-nya.

Apa yang disampaikan SBY dalam pengumuman reshuffle itu bisa dianggap sebagai TANTANGAN POLITIK bagi PKS. Seolah SBY menantang PKS untuk membuktikan ancaman-ancamannya selama ini.

Nah, pertanyaannya: “Beranikah PKS membuktikan ancamannya?Beranikah mereka menarik semua menterinya, atau mundur dari koalisi, atau paling hebatnya hendak menjatuhkan SBY? Beranikah?”

Kalau menurut saya, PKS tak akan berani melakukan semua itu. Saya yakin, ancaman PKS hanya “gertak sambal”. Mengapa demikian?

A. Karena PKS tidak pernah membuktikan ancaman-ancamannya selama ini. Hal ini menjadi dasar, bahwa semua itu hanya “retorika ancaman” belaka.

B. Karena PKS sangat dikenal berambisi menduduki jabatan, mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri, sampai Cawapres. Ini adalah kenyataan. Orang yang ambisi jabatan, pasti tak mau kehilangan jabatan.

C. PKS sudah tidak memiliki instrumen gerakan massa berbasis mahasiswa, seperti saat jaman Gusdur dan Megawati dulu. Infrastruktur gerakan massa mereka sudah lemah, atau sangat lemah. Ya, karena PKS gagal dalam membangun image IDEOLOGI. Mereka lebih kelihatan PRAGMATIS dan OPPORTUNIS. Padahal kaum mahasiswa rata-rata idealis.

D. PKS bisa menghitung secara cermat, bahwa mesin politik SBY di bawah masih cukup kuat. Mereka bisa main kekuasaan demi memenangkan pertarungan politik. Dan PKS tidak siap untuk semua itu.

Jujur ingin dikatakan, bahwa PKS akan kembali mengulang momentum “SABUGA 2009” lalu. Ia adalah semacam momentum “menjilat ludah kembali”. Mereka mengancam akan menarik diri dari koalisi, kalau Hidayat Wahid tidak bisa menjadi Cawapres SBY. Buktinya, mereka tetap setia berkoalisi sampai saat ini. Jadi, semua itu hanyalah “ilusi politik” yang sengaja ingin dimainkan PKS.

Dan…tampaknya SBY mulai “terbangun” dari semua ilusi ini. Jika semula merasa takut melihat gambar singa mengaum. Ternyata, singa itu hanya berupa lukisan di kertas. “Oh, hanya lukisan saja, tho. Saya kira, ini singa betulan. Duh, kenapa aku baru sadar sekarang?”

Yakinlah, PKS telah kehilangan sangat banyak kekuatan SPIRIT politiknya. Dampaknya, mereka akan berpikir 1000 kali untuk mundur jabatan. Kita nantikan sajalah…

(Pengamat “Ehm” Politik).

Copy right : http://abisyakir.wordpress.com/2011/10/20/sby-menantang-pks/

Pergumulan Intern PKS, antara Koalisi dan Oposisi

Jakarta – Pengamatan politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ary Dwipayana menyebutkan, terjadi pergumulan di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni antara kubu Keadilan dan Sejahtera, terkait sikap PKS, oposisi atau tetap koalisi.

Penilaian tersebut disampaikan Ary, saat diskusi bertajuk "Koalisi Rasa Oposisi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4). Menurutnya, Kubu Sejahtera lebih menginginkan ada di parlemen ketimbang Kubu Keadilan yang  lebih memilih pada basis ideologi PKS. Kubu Sejahtera tidak mau ngotot keluar dan memilih tetap bersana Pemerintahan SBY karena menikmati sumber daya akses politik.

Ari mengungkapkan, sumber daya akses politik yang dinikmati Kubu Sejahtera, di antaranya, menikmati akses ekonomi dengan terlibat di komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga kubu ini lebih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang menarik diri dari koalisi.

Menurur Ary, pergumulan intern menjadikan  pemilih tradisional PKS keluar partai karena melihat kader partai ini telah  berubah, sehingga Kubu Keadian memilih keluar dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) dan ingin menarik para pemilih tradisionalnya.

Imbasnya, jika sikap PKS lebih mengikuti Kubu Keadilan, yakni keluar dari koalisi akan berpengaruh ke Partai Demokrat. Pasalnya, tidak ada jaminan bagi Demokrat, Golkar akan mendukung Pemerintahan SBY hingga 2014. Contohnya, kasus Bank Century dan mafia pajak, Golkar memilih berseberangan dengan Demokrat.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, koalisi yang dibangun dalam  Sekretariat Gabungan (Setgab) bukanlah harga mati.

“Kita mitra patnership dan lebih pada kepentingan rakyat. Koalisi yang dibangun koalisi politik dan bukan koalisi hukum. Persoalannya, apakah yang disampaikan PKS meyakinkan dan apakah memiliki parameter," ujar Happy. [IS]


Copy right : http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/11048-pergumulan-intern-pks-antara-koalisi-dan-oposisi