JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Alasannya, Presiden Yudhoyono dan pemerintahannya lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi partai politik dan kabinet ketimbangan kegelisahaan rakyat selama ini akibat kenaikan harga bahan pokok yang terus terjadi setelah kenaikan harga BBM tertunda.
"Alih-alih peduli, pemerintah malah lebih sibuk mengurus dirinya sendiri setelah Sidang Paripurna DPR, akhir Maret lalu. Setelah menekan Partai Keadilan Sosial (PKS), yang dianggap mbalelo, untuk mundur dari koalisi dan kabinet, Kantor Kepresidenan kini sudah mengembuskan lagi isu reshuffle kabinet. Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik meskpun BBM urung naik 1 April lalu," tandas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soestyo, Senin (9/4/2012) siang ini.
Menurut Bambang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sekarang ini, siapa yang akan mengelola kepentingan dan menangani masalah yang dihadapi rakyat hingga September mendatang.
"Kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sama sekali tidak mendapat perhatian setelah BBM urung dinaikkan dua pekan lalu karena PKS tidak mendukung usulan pemerintah," tambahnya.
Bambang mengatakan, pasca Sidang Paripurna DPR yang menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, tampak sangat jelas kalau Presiden memberi keleluasaan untuk terus menekan PKS mundur dari koalisi Parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono.
"Pertemuan pimpinan Parpol anggota koalisi yang digelar SBY bahkan tidak dihadiri PKS. SBY sibuk mengonsolidasi koalisi, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan. Para ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat dorongan dari isu kenaikan harga BBM bersubsidi," paparnya.
Seharusnya, lanjut Bambang, pemerintah menunjukan tanggung jawabnya sebagai regulator. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sekarang ini, tidak ada anggota kabinet yang menunjukan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat. Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," harap Bambang lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar